Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa saat mengunjungi DPP LDII, pada Selasa (12/7). Dalam pertemuan itu, ia mengatakan Balai Latihan Kerja (BLK) jadi jembatan kesenjangan antara SDM dan dunia usaha.
Jakarta (20/7). Resesi ekonomi dunia dipicu empat masalah, tingginya harga energi dalam hal ini minyak dan gas bumi (migas) dan melonjaknya harga pangan. Di beberapa negara suhu ekstrim memicu kekeringan yang mengakibatkan air mengering. Sementara kemajuan teknologi mendorong negara-negara maju mencari sumber-sumber logam langka.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat menerima kunjungan Anggota DPR RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, Selasa (19/7).
KH Chriswanto mengingatkan, agar bangsa Indonesia bertindak sebelum krisis tersebut memuncak dan merugikan negara, salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan untuk mengelola sumberdaya oleh anak bangsa.
Senada dengan itu, Anggota DPR RI Komisi IX Saniatul Lativa mengatakan, pentingnya membangun SDM dalam skala komunitas, agar sumberdaya yang dimiliki Indonesia bisa ditangani tenaga terampil di dalam negeri.
“Untuk menjembatani kesenjangan dengan dunia kerja dan SDM tenaga kerja, Komisi IX DPR RI menggagas program Balai Latihan Kerja (BLK). Diharapkan dengan BLK kompetensi tenaga kerja Indonesia meningkat. BLK ini nantinya akan memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan,” ujar Saniatul Lativa.
Terdapat BLK komunitas, tambahnya, dikhususkan komunitas maupun pondok-pondok pesantren yang bertujuan untuk membuka pandangan para santri, masyarakat sekitar maupun komunitas yang ini berwirausaha. “Jadi, tidak mengandalkan menjadi karyawan dan mengandalkan bekerja di perusahaan tapi lebih meningkatkan kemampuannya sehingga bisa berwirausaha,” ucap Saniatul Lativa.
Menurutnya, LDII membina banyak pondok pesantren yang bernaung di bawahnya. Saniatul Lativa melihat angkatan kerja muda LDII perlu dibekali kompetensi kemandirian.
“Untuk mendapat bantuan BLK, Pondok pesantren LDII barangkali bisa berkoordinasi DPR RI yang ditugaskan di Komisi IX yang ada di masing-masing daerah pemilihan (Dapil),” ujarnya.
Membangun Peradaban Modern Dimulai dari Kedaulatan Energi
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, para wakil rakyat terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin kreatif dan inovatif. Apalagi pemerintah baru saja menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN), kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Tujuannya, selain membangun infrastruktur kelistrikan adalah untuk mengembangkan energi baru terbarukan,” ujar Singgih.
Menurut Singgih, kebutuhan listrik yang terus melonjak tak bisa ditangani hanya mengandalkan batu bara atau diesel.
“Selain tidak ramah lingkungan juga boros. Sangat rentan dengan isu-isu global seperti pemanasan global, perang dan embargo,” paparnya. Apalagi bila dikaitkan dengan geopolitik, masalah energi fosil sangat tidak stabil.
Ia berharap, dengan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, masalah energi segera terselesaikan. Menurut Singgih, untuk membangun peradaban modern diperlukan energi sekaligus kedaulatan energi itu sendiri.
Eropa yang memiliki inovasi mutakhir harus menyerah dengan Rusia, karena sektor industrinya bergantung kepada gas Rusia. Sementara Indonesia memiliki segalanya, dengan kemandirian dan kedaulatan energi, Indonesia bisa menjadi negara maju. (*/)
