Jakarta (22/1). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah menyetujui pembukaan 1.000 warung rakyat dalam Rapat Kerja Nasional LDII pada 7 November 2023. Keputusan ini diambil dengan keyakinan bahwa warung rakyat dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pertumbuhan wirausahawan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam Webinar Peningkatan Kapasitas Usaha Bersama (UB) dan Warung Warga yang diadakan pada 20 Januari, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyampaikan bahwa program “Warung Rakyat Kementerian Perdagangan” sejalan dengan inisiatif UB yang telah dijalankan sejak tahun 1998. Program UB, yang berbasis majelis taklim dan masjid, telah berkembang menjadi ribuan unit. KH Chriswanto menekankan pentingnya evaluasi tahunan untuk memastikan keberhasilan program, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan serta membangun kebijakan berbasis data.
Dalam konteks program “Warung Rakyat Kemendag,” KH Chriswanto mengungkapkan harapannya untuk memperluas dan memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Meskipun baru 18 warung yang berhasil dibuka setelah Rapat Kerja Nasional, KH Chriswanto menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan pada tahun 2024, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi LDII dan lingkungan sekitarnya.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Irsy Karim turut menyampaikan pandangan terkait target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Saat ini, hanya 3,4 persen pelaku usaha yang terlibat dalam sektor wirausaha, jauh dari target yang diinginkan. Irsy menyoroti kontribusi besar UMKM, khususnya warung, terhadap perekonomian, mencapai 60 persen dari jumlah UMKM di Indonesia.
Pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada UMKM melalui program “Bedah Warung,” yang merupakan bagian dari Kolaborasi Empat Pilar UMKM. Program ini diharapkan dapat membantu pemilik warung naik kelas dengan bantuan dari ritel modern, lokapasar, dan perbankan. Irsy menekankan pentingnya kolaborasi antara pengurus DPD LDII dan dinas perdagangan di tingkat lokal untuk mengimplementasikan langkah-langkah stimulus UMKM.
Dalam konteks Usaha Bersama (UB), Ketua DPP LDII Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Ardito Bhinadi menyampaikan tiga prinsip etos kerja, yaitu ‘Bener,’ ‘Kurup,’ dan ‘Janji.’ Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai pondasi yang penting dalam mendirikan dan mengelola usaha, dengan fokus pada keberlanjutan, kejujuran, dan keterikatan pada komitmen.
Dengan langkah-langkah ini, LDII berharap dapat membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat, menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang berbasis pada sektor ekonomi terkecil di tingkat individu dan keluarga. Melalui kolaborasi antara pemerintah, LDII, dan pelaku usaha, diharapkan Indonesia dapat mencapai target menjadi negara maju pada tahun 2045 dengan pertumbuhan wirausaha yang signifikan.
